Dukung Kapolri, DPP LPPI Sebut Polri di Bawah Kementerian Ancaman Demokrasi

Jakarta — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI), Dedi Siregar, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Ia sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa Polri harus tetap berdiri sebagai institusi yang independen.

Menurut Dedi Siregar, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan bentuk ideal dalam menjaga netralitas, profesionalisme, dan marwah institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mendukung penuh sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri tidak boleh ditempatkan di bawah kementerian mana pun karena hal tersebut berpotensi membuka ruang intervensi politik dan melemahkan independensi penegakan hukum,” tegas Dedi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai, wacana tersebut justru merupakan langkah mundur dalam reformasi sektor keamanan dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi serta supremasi hukum di Indonesia. Menurutnya, Polri harus tetap menjadi institusi profesional yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan menjadi alat kekuasaan kelompok tertentu.

LPPI berpandangan bahwa upaya penguatan Polri seharusnya difokuskan pada peningkatan integritas, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik, bukan dengan mengubah struktur kelembagaan yang telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Dedi Siregar juga mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal independensi Polri serta mendukung reformasi kepolisian yang berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan serta kepentingan nasional.
“Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia akan terus konsisten bersuara demi menjaga demokrasi, supremasi hukum, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (*)